Kedua, terdapat evaluasi peta proses bisnis dan SOP namun belum menganalisis efesiensi dan efektifitasnya. Ketiga, terus mengembangkan sistem layanan yang sudah menggunakan teknologi informasi agar dapat terintegrasi antara satu dengan yang lain, sehingga prosedur pemberian layanan dapat dilakukan lebih efektif, sederhana, mudah dan cepat. “Peta Proses Bisnis sudah ada, namun perlu ditambah dengan Surat Keputusan,” tegas Kabag Tata Laksana Biro Ortala Kemenag RI, Hj. Dona Aprilida yang juga menjadi pimpinan tim pendamping, Rabu (26/08/2020). Dampingi Kankemenag Kota Yogyakarta Maju Evaluasi Layanan Publik, Biro Ortala Jelaskan Pentingnya Peta Proses Bisnis KESATU Peta Proses Bisnis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 yang memuat peta proses bisnis level 0, level 1, dan level 2 yang selanjutnya disebut Peta Proses Bisnis Kementerian Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Penyusunan Peta Proses Bisnis dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah untuk menyusun peta proses bisnis di lingkungan instansi pemerintah guna melaksanakan visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi. Selain itu bertujuan agar instansi pemerintah mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien. KEEMPAT : Proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai proses bisnis pada Kementerian Agama. KELIMA : Sistem Kerja pada Kementerian Agama dilaksanakan secara efektif pada bulan Januari tahun 2023. KEENAM : Pada saat Keputusan ini berlaku: a. 9AYk.

peta proses bisnis kementerian